Penetapan Kriteria Audit: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

­Lembaga Audit Pemerintah

TIM AUDIT KINERJA

KANTOR BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

 

Kertas Kerja Audit

Auditee: Kantor Bapepam dan LK

Tahun Buku: 2011

Dibuat oleh: Elisa Nugraheni

Di-review oleh:

 

 

PENETAPAN KRITERIA AUDIT

 

TUJUAN

Menetapkan kriteria audit.

 

Langkah-langkah

  1. Nilai ketepatan karakteristik kriteria audit.
  2. Tentukan sumber kriteria audit.
  3. Kembangkan kriteria audit.
  4. Komunikasikan kriteria dengan auditee.

 

Hasil

1.       Menilai Ketetapan Karakteristik Kriteria Audit

Tim audit merumuskan kriteria pemeriksaan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

  1. standar kinerja yang sewajarnya,
  2. bukan standar minimum terendah atau standar yang tertinggi yang dapat dicapai,
  3. mencerminkan praktik yang baik.

 

2.       Sumber Kriteria Audit

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan telah memiliki Standar Prosedur Operasi untuk Layanan Unggulan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan yang meliputi:

  1. Pelayanan Pengajuan Pernyataan Pendaftaran Emiten/Perusahaan Publik.
  2. Pelayanann Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Perantara Pedagang Efek.
  3. Pelayanan Pemberian/Penolakan Izin Usaha Perusahaan Asuransi/Reasuransi termasuk
  4. perusahaan dengan Prinsip Syariah.
  5. Pelayanan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif atau Perseroan.
  6. Pelayanan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun.
  7. Pelayanan Permohonan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
  8. Pelayanan Permohonan Pendaftaran Akuntan Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.
  9. Pelayanan Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan.
  10. Pelayanan Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan.
  11. Pelayanan Pemberian/Penolakan Izin Kantor Cabang, termasuk Kantor Cabang dengan
  12. Prinsip Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Di samping itu, tim audit melakukan konsultasi serta berbagi pengetahuan dan pengalaman (sharing knowledge) dengan tim audit lainnya yang kebetulan memeriksa kegiatan yang sama. Upaya lain yang juga dilakukan oleh tim audit adalah mempelajari contoh pelayanan yang baik dari instansi lain sebagai suatu perbandingan (brenchmarking).

 

3.       Mengembangkan Kriteria Audit

Tujuan Audit Tetap (FAO) 1

Apakah Bapepam-LK memiliki struktur organisasi dan melakukan pengelolaan keuangan yang memadai untuk mendukung pemberian pelayanan kepada masyarakat?

Kriterianya dijabarkan sebagai berikut:

1. Menetapkan struktur organisasi yang memadai untuk mendukung pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.

  • Adanya bagian khusus yang memberikan informasi kepada masyarakat yang datang melakukan permohonan.
  • Adanya mekanisme pelayanan front office dan back office yang jelas dalam memberikan pelayanan.
  • Adanya pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan suatu pelayanan.
  • Adanya pegawai yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam memberikan pelayanan

2. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara efektif dalam pemberian kegiatan pelayanan.

  • Adanya dukungan biaya untuk setiap kegiatan pelayanan.
  • Adanya peraturan bahwa semua pembayaran yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan.

 

Tujuan Audit Tetap (FAO) 2

Apakah Bapepam-LK telah melakukan proses pelayanan sesuai dengan standar dan prosedur yang diterapkan?

Kriterianya dijabarkan sebagai berikut:

1. Memiliki standar pelayanan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan.

  • Adanya standar pelayanan yang jelas yang berlaku di Bapepam-LK.
  • Adanya standar pelayanan yang disosialisasikan dan diketahui oleh seluruh pegawai.
  • Adanya standar pelayanan yang mudah dipahami dan dimengerti.
  • Adanya penerapan standar pelayanan.
  • Adanya standar pelayanan berupa prosedur tetap yang dibakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan Bapepam-LK.

2. Melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

  • Adanya proses kegiatan pelayanan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dibakukan.
  • Adanya realisasi ketepatan waktu pelayanan yang sesuai dengan standar.

3. Mengidentifikasi, menilai, dan menangani risiko-risiko yang timbul dalam proses pelayanan.

  • Adanya kegiatan Bapepam-LK mencatat, menggolongkan, dan menganalisis setiap masalah yang dilakukan oleh Bapepam-LK.
  • Adanya pelaporan atas kegiatan-kegiatan tersebut.
  • Adanya kesungguhan dalam melayani pengaduan secara cepat tepat dan sigap mengadakan perbaikan sesuai dengan prosedur.

 

Tujuan Audit Tetap (FAO) 3

Apakah pengukuran pelayanan dan penilaian kinerja Bapepam-LK telah dievaluasi dan dipertanggungjawabkan dengan baik?

Kriterianya dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja pelayanan Bapepam-LK secara memadai.

  • Adanya informasi mengenai evaluasi kinerja pelayanan.
  • Adanya monitoring dan perbaikan atas kinerja pelayanan.
  • Adanya pemeriksaan hasil kinerja pelayanan Bapepam-LK oleh aparat internal dan eksternal.

2. Mempertanggungjawabkan kinerja Bapepam-LK

  • Adanya mekanisme pertanggungjawaban yang memadai.
  • Adanya pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan.
  • Adanya umpan balik atas pertanggungjawaban yang dilakukan.

 

Hasil penetapan kriteria oleh tim audit tersebut dapat dibuat menjadi suatu model yang disebut sebagai model pengelolaan yang baik (model of good management).

 

4.       Mengomunikasikan Kriteria dengan Auditee

Dalam diskusi antara auditee dengan tim audit, auditee menyetujui model kriteria yang diajukan oleh tim audit.

Profil Singkat: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat Bapepam-LK) adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan.

Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Bab XIII pasal 1495, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang selanjutnya disebut Bapepam dan LK mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Bapepam dan LK menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan peraturan di bidang pasar modal;
  2. penegakan peraturan di bidang pasar modal;
  3. pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;
  4. penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;
  5. penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  6. penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;
  7. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;
  8. pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  9. perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan;
  10. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan; dan
  11. pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

 

Struktur Organisasi

 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terdiri atas:

  • Sekretariat Badan

Mempuyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan.

  • Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan, penetapan sanksi, penanganan keberatan, pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan dalam penyelesaian masalah antara pihak tanpa melalui jalur hukum, melakukan litigasi, pemberian pertimbangan, saran, dan pendapat hukum di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta pembinaan dan pengawasan profesi hukum yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.

  • Biro Riset dan Teknologi Informasi

Biro Riset dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset dan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pengembangan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan.

  • Biro Pemeriksaan dan Penyidikan

Mempunyai tugas menegakkan hukum di bidang transaksi dan lembaga Efek, Pengelolaan Investasi, Keterbukaan Emiten, dan Perusahaan Publik serta melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka penegakan hukum.

  • Biro Pengelolaan Investasi

Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengaturan pengelolaan investasi, pemrosesan izin usaha, pernyataan pendaftaran dan ijin orang perseorangan, membina dan mengawasi Pengelola Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, dan Penasihat Investasi.

  • Biro Transaksi dan Lembaga Efek

Mempunyai tugas melaksanakan pemrosesan perijinan dan persetujuan, pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, dan pengawasan transaksi Efek, serta Pengawasan Perdagangan Surat Utang Negara.

  • Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan pemantauan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di sektor jasa.

  • Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, dan pemantauan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di sektor riil.

  • Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi, standar pemeriksaan akuntansi, standar penilaian di bidang pasar modal, standar tata kelola perusahaan, penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan penilaian keuangan perusahaan, pengumpulan dan analisis data dalam rangka pengembangan akuntansi dan keterbukaan, pembinaan, pengawasan dan inspeksi profesi Akuntan dan Penilai; Pemeringkat Efek; dan Wali Amanat yang melakukan kegiatan di pasar modal serta pengembangan pasar modal Syariah.

  • Biro Pembiayaan dan Penjaminan

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, evaluasi, pelaksanaan dan pengawasan di bidang lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan.

  • Biro Perasuransian

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pengawasan di bidang perasuransian, termasuk program Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

  • Biro Dana Pensiun

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan dana pensiun, melaksanakan analisis, evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan melakukan pembinaan lembaga penunjang dana pensiun.

  • Biro Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas sekretariat dan biro di lingkungan Bapepam dan LK, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas.

Pimpinan

Bapepam-LK dipimpin oleh seorang ketua.

Daftar Ketua Bapepam

  • Josef A. Turangan, 1977-1981
  • Sutadi Sukarya, 1981-1984
  • Barli Halim, 1984-1988
  • Marzuki Usman, 1988-1992
  • Sukanto Reksohadiprodjo, 1992-1993
  • Barcelius Ruru, 1993-1995
  • I Putu Gede Ary Suta, 1995-1998
  • Jusuf Anwar, 1998-2000

Daftar Ketua Bapepam-LK

  • Herwidayatmo, 2000 s.d. 29 Maret 2005
  • Darmin Nasution, Maret 2005 s.d. April 2006
  • Ahmad Fuad Rahmany, April 2006 s.d. April 2011
  • Nurhaida, April 2011 s.d. dialihtugaskan menjadi Dewan Komisioner OJK
  • Ngalim Sawega, (sementara)

Alamat

Kantor Bapepam dan LK bertempat di:

1] KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN beralamatkan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 10710.

2] Kantor Bapepam-LK, Cq Biro Perundangan-undangan dan Bantuan Hukum, Gedung 16 Lantai 7 Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat.

Selain itu, informasi lebih lanjut mengenai Bapepam dan LK dapat diakses melalui website resmi Bapepam dan LK di http://www.bapepam.go.id/

Elisa Nugraheni

Referensi:

PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, [pdf], (http://www.itjen.depkeu.go.id/files/pdf/PMK%20184%20PMK.01%202010.pdf diakses tanggal 12 Maret 2013)

Perbedaan Benefit dan Impact dan Pengukurannya di Masa Depan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran. Indikator kinerja diperlukan sebagai alat bantu/instrumen manajemen agar suatu kegiatan/proses dapat diikuti, dikendalikan (bila menyimpang, dapat dikenali untuk dikoreksi), dan dipastikan untuk mewujudkan kinerja yang dikehendaki.

Jenis indikator kinerja meliputi:

Tolok ukur jangka pendek

  • Masukan (Input) yaitu indikator kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumbersumber : dana, sdm, material,waktu, teknologi, dsb yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan.
  • Keluaran (Output) yaitu indikator kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai masukan yang digunakan.
  • Hasil (Outcome) yaitu indikator kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Tolok Ukur jangka Panjang

  • Manfaat (Benefit) yaitu indikator kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dari Hasil.
  • Dampak (Impact) tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Pada kesempatan ini pembahasan hanya akan dibatasi pada perbedaan antara Benefit dan Impact dan bagaimana pengukurannya di masa yang akan datang.

Perbedaan

Sesuai dengan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Impact merupakan tidak lanjut dari adanya manfaat itu sendiri. Dalam tolok ukur kinerja, jika sudah terlihat hasil yang dicapai dalam sebuah program maka akan terlihat manfaat (Benefit) dari adanya hasil tersebut, selanjutnya dari manfaat yang timbul dapat terus diamati dan nantinya akan menunjukkan dampak (Impact) lebih lanjut dan lebih meluas yang berkaitan dengan kondisi secara makro. Keduanya merupakan tolok ukur jangka panjang sehingga untuk memperoleh pengetahuan mengenai kedua hal tersebut biasanya tidak dapat langsung terlihat dan membutuhkan proses dan waktu yang lebih jauh.

Sebagai contoh, dalam sebuah kegiatan pengadaan lahan jalan dan jembatan arteri kolektor yang diwujudkan dalam pembangunan fly over, dapat dianalisis tolok ukur kinerja dari segi manfaat dan dampak sebagai berikut:

Manfaat (Benefit): Kelancaran arus lalu lintas & arus barang meningkat.

Dampak (Impact): Produktivitas kegiatan masyarakat/ekonomi meningkat.

Pengukuran

Setelah mengetahui perbedaan dari kedua indikator tersebut kemudian muncul pertanyaan bagaimana memproyeksi atau mengukurnya di masa depan?

Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil/outcome. Indikator ini seperti hasil/outcome antara yang diharapkan akan mengarah pada akhir yang diharapkan namun bukan merupakan akhir dari semuanya. Manfaat dapat diukur dalam jangka menengah dan panjang. Sedangkan indikator dampak menngungkapkan dasar pemikiran dibalik kenapa kegiatan tertentu dilaksanakan, dan menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan di tingkat sektoral, regional, dan nasional. Untuk mengidentifikasi dampak sangat bergantung pada hasil akhir yang dicari.

Permasalahan utamanya adalah baik manfaat maupun dampak termasuk tolok ukur jangka panjang sehingga sukar untuk melakukan pengukuran karena membutuhkan waktu yang lama. Namun dengan melakukan pengamatan dan observasi secara seksama terhadap hasil yang dicapai dari suatu program yang dilaksanakan untuk memroyeksikan manfaat dan dampak yang timbul nantinya. Hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dan petunjuk awal mengenai manfaat dan dampak yang ingin dicapai di masa depan. Namun, pada akhirnya manfaat dan dampak yang benar-benar terjadilah yang dijadikan dasar pengukuran sebenarnya.

 

Elisa Nugraheni

 

Referensi:

Tjitrosoemarto, S., 2011, Indikator Kinerja, [pdf], (http://www.bappedajakarta.go.id/download/2%20Indikator%20Kinerja.pdf, diakses tanggal 25 Februari 2013)

Local Governance Support Program, 2009, Contoh-contoh Indikator Kinerja untuk SKPD, [pdf], (http://swamandiri.files.wordpress.com/2012/04/contoh-contoh_indikator_kinerja_untuk_skpd.pdf, diakses tanggal 25 Februari 2013)

Sejarah Audit Kinerja Sektor Pemerintah di Indonesia

Audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dari entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Istilah yang sering dijumpai adalah audit manajemen (Management Audit), audit operasional (Operational Audit), atau audit ekonomi dan efisiensi. Istilah ini digunakan untuk menilai aspek ekonomi dan efisiensi dari pengelolaan organisasi. Istilah yang lain adalah audit proram (Programs Audit) atau audit efektivitas. Jenis audit ini ditujukan untuk menilai manfaat atau pencapaian suatu program. Gabungan dari audit manajemen/operasional dan audit program merupakan audit kinerja. Dengan kata lain, audit kinerja terdiri atas audit manajemen/operasional dan audit program.

Audit kinerja mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1976  dengan dimulainya management audit course di Badan Pemeriksa Keuangan atas kerjasama dengan US-GAO.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya. Aparat Pengawas Internal Pemerintah terdiri dari:

  • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
  • Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
  • Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
  • Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Dalam standar Audit APIP, Pengawasan intern didefinisikan sebagai “seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.”

BPKP

Sejarah pembentukan BPKP dimulai dengan Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 yang secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal.

Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal. DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN. Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 15/U/Kep/8/1966 tanggal 31 Agustus 1966 ditetapkan antara lain kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Departemen. Pembentukan Institusi Inspektorat Jenderal pada suatu Departemen pada saat itu dilakukan sesuai kebutuhan. Dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 38/U/Kep/9/1966 tanggal 21 September 1966 dibentuk Inspektorat Jenderal pada delapan departemen termasuk Departemen Keuangan dan sekaligus mengangkat H.A.Pandelaki sebagai Pejabat Inspektur Jenderal Departemen Keuangan.

Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/Men.Keu/1967 tanggal 20 Juli 1967 ditetapkan pembentukan Badan Alat Pelaksana Utama Pengawasan Departemen Keuangan yaitu Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan dan mengangkat Drs. Gandhi sebagai Pejabat Inspektur Jenderal Departemen Keuangan.

Kemudian pada tanggal 26 Agustus 1974, terbit Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang susunan Organisasi Departemen. Sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974 di atas, diterbitkanlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 405/KMK/6/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Orgasnisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

Salah satu peristiwa penting yang ikut mewarnai sejarah perkembangan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan adalah dibentuknya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 1983. perangkat/aparat BPKP pada umumnya berasal dari Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) yang merupakan salah satu unit/aparat pengawasan fungsional pemerintah di bawah Departemen Keuangan.

 

Elisa Nugraheni, dari berbagai sumber